Ternate - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) menyelenggarakan kegiatan Focus Groub Discussion (FGD) Analis dan Evaluasi Hukum terhadap evaluasi daerah dengan tema "Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan" bertempat di aula lantai I kanwil.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Maluku Utara (Malut), Budi Argap Situngkir, dalam sambutannya menyampaikan bahwa FGD ini merupakan bagian dari upaya menata regulasi agar lebih responsif terhadap persoalan aktual, khususnya menyangkut ketahanan pangan.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Melalui FGD ini, kami mengundang seluruh pihak untuk menyumbangkan gagasan demi membentuk regulasi daerah yang melindungi lahan pertanian secara berkelanjutan dan menyeluruh", terang Budi Argap di aula Gamalama, Selasa (15/07).

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Zulfahmi melaporkan bahwa FGD ini merupakan momentum penting untuk mendalami dan mengkaji peraturan daerah terkait perlindungan lahan pertanian secara menyeluruh.

Ternate – Pelayanan masyarakat yang cepat dan tepat sesuai kebutuhan publik menjadi prioritas negara. Menteri Hak Asasi Manusia (Menham), Natalius Pigai menyampaikan hal itu saat memimpin apel bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum), Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), dan Kemenko Bidang Kumham Imipas.

“Kebersamaan di antara seluruh ASN Kemenko Kumham Imipas menjadi landasan dalam memperkuat kualitas pelayanan masyarakat,” ujar Naralius secara virtual, Senin (14/7).

Kekompakan di antara para ASN yang dulunya di bawah naungan pengayoman ini menjadi perhatian Natalius sehingga efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan dapat berjalan efektif.

“Kemenham membuka diri jika dari Kemenkum, Kemenimipas, dan Kemenko berkolaborasi guna mendukung pelaksanaan tugas yang melibatkan masyarakat di lapangan,” tambahnya.

Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir hadir bersama Kadiv Pelayanan Hukum, Chusni Thamrin, Kadiv P3H, Zulfahmi, para pejabat manajerial, non manajerial, dan jajaran di lingkungan Kemenkum, Kemenham, dan Kemenimipas Malut.

Argap Situngkir menyampaikan bahwa kolaborasi dan sinergitas merupakan kunci penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian. Dirinya mendorong agar kepuasan masyarakat menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas pelayanan masyarakat di Malut.

“Bangun sinergi dan kolaborasi di antara seluruh pihak dalam mendukung pelayanan di bidang hukum, HAM, pemasyarakatan dan imigrasi di Maluku Utara,” pungkas Argap Situngkir.

Ternate – Pengesahan koperasi desa/kelurahan merah putih (KDMP/KKMP) di Maluku Utara (Malut) menjadi fokus pembahasan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Budi Argap Situngkir karena memiliki dampak positif dalam mendukung geliat ekonomi masyarakat.

Percepatan pengesahan koperasi merah putih menjadi perhatian antara Kakanwil Argap Situngkir saat didampingi Kepala Divisi (Kadiv) Pelayanan Hukum, Chusni Thamrin, Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zulfahmi, pejabat manajerial dan non manajerial menerima kunjungan kerja Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Malut, M. Iqbal Ruray didampingi para Wakil Ketua DPRD yakni Kuntu Daud, Husni Bopeng, dan Husni Salim.

Argap Situngkir menyampaikan bahwa berdasarkan data dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum per Kamis (10/7), pengesahan pendirian KDMP/KKMP masih 81,3%.

Wilayah yang telah mencapai 100% pengesahan pendirian KDMP/KKMP yakni Kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan, dan Pulau Taliabu. Untuk itu, Argap Situngkir mendorong sinergi seluruh pihak agar 5 kabupaten tersisa dapat segera mengesahkan pada Ditjen AHU.

“Kami mengapresiasi sinergi pimpinan daerah, pemerintah desa, masyarakat dan notaris yang telah bahu membahu mempercepat pengesahan koperasi merah putih mencapai 100%. Untuk itu dibutuhkan sinergi seluruh pihak agar mempercepat pengesahan koperasi di wilayah lain yang belum semuanya disahkan,” ujar Argap Situngkir di aula Gamalama Kanwil, Kamis (10/7).

Ketua DPRD Malu, M. Iqbal Ruray mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendorong DPRD Kabupaten/Kota agar dapat menjalin komunikasi dengan melakukan pengawasan terhadap pemda/pemdes yang belum optimal.

“Segera akan kami dorong DPRD Kabupaten/Kota agar dapat menjalin komunikasi dengan pemerintah di wilayahnya agar koperasi merah putih dapat mencapai 100%,” ungkap Iqbal.

Dalam kesempatan yang sama, Argap Situngkir juga mendorong pentingnya pelindungan kekayaan intelektual baik personal dan komunal, layanan administrasi hukum umum seperti perseroan perorangan, apostille, fidusia, notaris, badan hukum dan lainnya.

Ternate— Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Maluku Utara ( Kemenkum Malut) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya produk hukum daerah yang berkualitas. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri Unggulan Saruma (Berasrama), yang digelar secara virtual di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Malut, Rabu (9/7/).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zulfahmi, dan dihadiri oleh Asisten I Pemkab Halmahera Selatan, Kepala Bagian Hukum, jajaran Dinas Pendidikan sebagai Pemrakarsa, serta Tim Kerja Harmonisasi (TKH) dari Kanwil.

Dalam rapat tersebut, Tim Harmonisasi menyampaikan berbagai masukan dan telaah mendalam terhadap substansi maupun teknik penyusunan Ranperbup. Beberapa hal yang menjadi catatan perbaikan antara lain ketidaksesuaian sistematika, penggunaan tanda baca, serta rumusan norma yang belum relevan.

Menanggapi pelaksanaan harmonisasi tersebut, Kakanwil Kemenkum Malut Budi Argap Situngkir, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi antarinstansi untuk memastikan kualitas regulasi daerah yang lebih baik.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap produk hukum daerah tidak hanya sesuai secara formal, tapi juga substansial. Ranperbup ini mengatur penyelenggaraan pendidikan berasrama, yang tentu memiliki kekhususan tersendiri. Oleh karena itu, kami berkomitmen mendampingi prosesnya agar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Argap Situngkir.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus menjalin komunikasi intensif dengan Pemkab Halmahera Selatan untuk menindaklanjuti hasil harmonisasi tersebut, termasuk memastikan penyempurnaan draf Ranperbup dan pengunggahan dokumen ke dalam sistem e-Harmonisasi.

Sementara itu, perwakilan Pemkab Halmahera Selatan menyampaikan apresiasi atas masukan konstruktif dari Kanwil Kemenkum Malut. Rapat ditutup dengan kesepakatan agar Pemrakarsa segera menyesuaikan draf Ranperbup sesuai rekomendasi yang diberikan, guna mempercepat proses finalisasi dan penetapan peraturan.

Ternate – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Budi Argap Situngkir memimpin rapat persiapan pelaksanaan rangkaian kegiatan menyambut Hari Pengayoman ke-80 tahun 2025.

Argap Situngkir menyampaikan Hari Pengayoman tahun 2025 bertema “80 Tahun Pengayoman: Menjaga Warisan Bangsa, Mewujudkan Reformasi Hukum untuk Menyongsong Masa Depan” patut menjadi momentum meningkatkan kualitas capaian kinerja maupun pelayanan publik kepada masyarakat.

“Hari Pengayoman merupakan momentum penting dalam mewujudkan reformasi hukum, melalui pelayanan dan pembinaan hukum yang lebih inklusif bagi masyarakat,” ungkap Argap Situngkir di aula Gamalama Kanwil, Selasa (8/7) yang turut dihadiri Pimti Pratama, Pejabat Manajerial dan Non Manajerial.

Plt. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Irwan Kadir dalam kesempatan yang sama menerangkan rangkaian kegiatan di tingkat pusat sebagai pedoman kegiatan di tingkat wilayah.

“Rangkaian kegiatan terdiri atas acara, upacara, bakti sosial, pelayanan publik dan perlombaan olahraga,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Divisi (Kadiv) Pelayanan Hukum, Chusni Thamrin dan Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zulfahmi mengatakan bahwa rangkaian Hari Pengayoman patut berdampak tak hanya bagi internal, namun juga kepada masyarakat dan stakeholders.

Adapaun rangkaian kegiatan Hari Pengayoman ke-80 dimulai sejak tanggal 4 Juli – 19 Agustus 2025 yang diisi dengan berbagai kegiatan menarik dan berdampak bagi masyarakat.