Ternate - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Budi Argap Situngkir memimpin rapat evaluasi Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Argap Situngkir memastikan bahwa seluruh indikator ZI—baik dari aspek manajemen perubahan, tata laksana, SDM, kinerja, pengawasan, dan pelayanan publik—terus berjalan dengan baik dengan menjadikan kepuasan pelayanan masyarakat sebagai indikator penilaian.
“Saya tegaskan, WBK/WBBM ini bukan hanya simbol. Tunjukan bahwa Kanwil Malut telah meraih predikat WBK dan layak menuju kontestasi WBBM tahun depan. Semua unsur, termasuk dalam penyusunan anggaran, harus memperhatikan kebutuhan pembangunan ZI,” ujar Argap Situngkir.
Kepala Divisi (Kadiv) Pelayanan Hukum, Chusni Thamrin, Kadiv P3H Zulfahmi turut memberikan pandangan terkait optimalisasi pelayanan publik sebagai bagian reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas.
Sementara itu, Plt. Kabag TU dan Umum, Irwan Kadir menyampaikan bahwa setiap kegiatan yang terkait langsung dengan pemenuhan indikator WBK/WBBM harus didokumentasikan secara baik, baik dari sisi pelaksanaan, output, hingga dampaknya.
“Kami berkomitmen untuk menjaga kualitas penyusunan dokumen ZI dan pelayanan publik berjalan dengan baik. Terlebih jika dilakukan proses verifikasi lapangan uji petil dari Kemenpanrb,” jelasnya.
Selanjutnya disepakati bahwa seluruh Tim Kerja Zona Integritas akan menyusun penajaman kegiatan pendukung WBK/WBBM, termasuk kelengkapan SOP, media publikasi, layanan prioritas, dan pelatihan internal.
